Menggagas Ilmu Hukum Indonesia

     Sesuai dengan judulnya, berarti ini masih merupakan barang baru. 

     Dikatakan baru karena belum banyak mendapatkan sorotan yang signifikan. Sebab, 

ketika bangsa kita (para ahli, praktisi luar pengadilan, pengamat, akademisi, 

mahasiswa, LSM, dan lainnya) euforia memasuki gelanggang belantara yang namanya 

orde reformasi, ilmu hukum belum banyak tersentuh. Ketika ada pembicaraan 

mengenai hukum yang menjadi sorotan adalah praktik hukum, dan lebih fokus lagi 

penegakan hukum. Tambahan lagi, hampir belum pernah terdengar secara wajar 

pembahasan atau perdebatan mengenai hukum kaitannya dengan agama dan budaya 

riil masyarakat. 

     Ini berbeda sekali dengan disiplin lain, seperti sosilogi, antropologi, 

bahkan juga ekonomi, terlebih lagi politik. Kajian mengenai beberapa disiplin 

ini telah tereformasi secara signifikan, meskipun belum menampakkan sosok 

''identitas''-nya. Akibatnya, hukum di Indonesia lebih sering menjadi victim 

(korban) kritikan, bahkan juga hujatan oleh pelbagai pihak, tanpa ada solusi 

yang ditawarkan untuk ke depan. Selama kenyataannya seperti itu, belum bahkan 

juga mungkin tidak akan muncul solusi peran hukum di Indonesia sesuai dengan 

yang kita harapkan.

     Apabila kita bicara mengenai hukum, sudah pasti melibatkan para pelaku 

hukumnya. Ketika para pelaku hukum menjalankan tugasnya seperti apa yang 

terjadi selama ini jelaslah tidak semata-mata kesalahan mereka. Bukankah mereka 

selalu mengatakan ''UU-nya kan memang berbunyi begitu''. Dengan demikian, 

bukankah mereka mempunyai dasar dan landasan yang ''benar'' menurut ilmu hukum 

yang kita ikuti selama ini? Toh, pendidikan hukumnya (termasuk kurikulum serta 

sistem dan metode pendidikan) belum pula menjadi sasaran evaluasi serius agar 

produknya menjadi yang kita harapkan.

     Itulah, maka sudah seharusnya untuk menengok dan mengkaji ulang ilmu 

hukumnya. Bukan hanya semata-mata praktik hukum yang ada atau bukan pula hanya 

semata-mata menghujat pelaksana hukumnya. Memang banyak faktor yang harus 

dikaji serius, termasuk budaya hukum masyarakat, pendidikan hukum (meliputi 

kurikulum, dan lain-lain), dan yang paling penting untuk segera dilakukan 

adalah membangun Ilmu Hukum Indonesia.

• Khas Indonesia
  

    Mengapa judul seminar menyebutkan ''menggagas''? Menggagas berarti 

sesuatu yang digagas belum terwujud. Dalam waktu bersamaan, berarti telah 

tumbuh bahkan telah mempunyai kesadaran terhadap kenyataan belum terwujud tadi. 

Lebih dari itu, menggagas juga berarti adanya kondisi yang telah mempunyai 

kesadaran untuk mewujudkannya.

    Mengapa dikatakan belum terwujud? Secara singkat dapat dikatakan bahwa 

ilmu hukum yang kita pelajari, kita yakini, dan kita praktikkan pada hakikatnya 

adalah Ilmu Hukum Belanda. Buku LJ van Apeldoorn yang berjudul Pengantar Ilmu 

Hukum judul aslinya adalah Pengantar Ilmu Hukum Belanda. Salah satu ciri 

terpenting dalam sistem hukum Belanda adalah aliran legal positivism. Menurut 

hemat saya ini adalah kekeliruan yang paling mendasar dalam kehidupan hukum di 

Indonesia, terutama sekali ketika pelaksana hukum kita memahaminya secara 

harfiyah.

     Dalam kajian ilmu hukum, sistem hukum Belanda tergolong pengikut mazhab 

Roman Law System (istilah Prof Rahardjo sistem hukum Romawi-Jerman). Sistem ini 

dibentuk di benua Eropa yang penggodokannya sejak abad ke-12 dan 13, yang 

mendasarkan pada tersusunnya peraturan perundang-undangan. Menurut sistem ini, 

UU menjadi sumber utama dan hakim tidak boleh membuat keputusan yang berbeda 

dengan UU. 

     Di dalam pasal 20 AB disebutkan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan 

UU. Dalam pandangan aliran Legisme abad XIX, setelah Napoleon mengundangkan 

Civil Code-nya, berkembanglah anggapan bahwa UU adalah hukum itu sendiri. Civil 

Code bukan saja dianggap sempurna, namun juga sekaligus dianggap menghasilkan 

kepastian dan kesatuan hukum. Ini kemudian berkembang bahwa UU adalah esensi 

hukum itu sendiri, dimana hakim hanya mempunyai peran menerapkan UU (meliputi 

peraturan perundangan) dalam memberikan putusan hukum.

     Bagaimana dengan sistem di Indonesia? Kalau Roman Law System ini dipahami 

secara kaku, maka tidak ada kekeliruan hakim dalam memberikan keputusan. Dalam 

waktu bersamaan, juga tidak ada tanggung jawab yang dibebankan kepada hakim. 

Yang salah, keliru, tidak tepat, tidak adil, atau negatif lainnya adalah bunyi 

harfiah UU atau peraturan perundangan. legal maxim-nya, ''memang hukum 

(peraturan perundangan) berbunyi beigitu''. 

     Dengan demikian, terwujudnya proses dan praktik hukum di Indonesia yang 

dianggap salah atau tidak/kurang memuaskan, seperti yang selama ini dituduhkan, 

tidak bisa dibebankan kepada hakim secara keseluruhan, selama ilmu hukumnya 

belum dibenahi. Namun, saya yakin, paham hukum beberapa abad lalu di Belanda 

itu sendiri telah mengalami perubahan, penyesuaian, dan perbaikan sesuai dengan 

tuntutan jamannya.